Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)



Banyak kalangan yang menilai isi dalam revisi UU KPK malah membuat lembaga antirasuah itu bak macan ompong. Sebab, banyak poin di dalamnya yang dianggap justru melemahkan kinerja KPK dalam melakukan penyidikan. Namun di sisi lain, banyak pula yang mendukung revisi UU KPK.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta masyarakat tetap percaya pada kinerja KPK. Menurut dia,  revisi UU KPK belum final.

Penegasan itu disampaikan Alex usai memberi kuliah umum di Universitas Balitar (Unisba) pada Jumat (13/9/2019). Menurut Alex, KPK merupakan pelaksana undang-undang (UU). Sedangkan UU menjadi domain pemerintah dan DPR.

"Jadi, yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan kepada pemerintah maupun kepada DPR terkait apa yang sebetulnya kita inginkan ya kan? Aeperti itu kita beri masukan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat. Tetapi apakah masukan diterima atau diakomodir Pemerintah atau DPR, itu kan menjadi kewenangan mereka," terang Alex saat ditemui BLITARTIMES.

Selain itu, menanggapi revisi UU KPK yang dinilai melemahkan independensi kinerja KPK, Alex menegaskan bahwa kinerja aparat penegak hukum yang lain pun dalam melakukan pekerjaan dan penyidikan tetap independen.

"Independensi dalam apa? Dalam menjalankan pekerjaan penyidikan aparat penegak hukum yang lain pun independen. Ini yang harus kita luruskan itu adalah independensi dalam hal apa? Dalam hal menjalankan pekerjaan, kita jamin pasti independen. Bahkan pimpinan KPK pun tidak bisa mengintervensi pekerjaan penyidik dan penuntut umum di KPK. Apa itu kurang independen? Kan tetap independen," tandas dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Alex menegaskan, meskipun UU KPK direvisi sedemikian rupa, penanganan kasus di KPK tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun.

Apakah dengan pengaturan tadi misalnya kemudian pimpinan KPK atau pejabat lain di luar KPK itu bisa mengintervensi penanganan kasus di KPK? "Kan nggak juga. Itu independensi yang harus kita maknai dalam pelaksanaan kerjanya KPK independen, bebas dari pengaruh intervensi eksekutif, legislatif dan juga yudikatif," jelas Alexander.

Revisi UU KPK, lanjut Alexander, masih belum final. DPR pasti akan mengundang pegiat antikorupsi dan elemen masyarakat lain untuk membahas hal ini. Namun belum ada kepastian kapan pembahasan akan dilaksanakan.

"Ini masih belum ada kepastian kapan selesai dan kapan dibahas. Kita tidak tahu dan rasanya KPK sudah memberikan masukan. Tapi kembali lagi KPK tidak bisa memaksakan bahwa yang diinginkan KPK itulah yang harus diakomodasi pemerintah dan DPR. Jadi, KPK sudah memberikan masukan keputusan terakhir ada di tangan pemerintah dan DPR," pungkas Alexander.

Tag's Berita

End of content

No more pages to load