Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Muslimin (kanan) saat ditemui di kantor DPC PKB Kabupaten Malang. (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Muslimin (kanan) saat ditemui di kantor DPC PKB Kabupaten Malang. (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)



Nasib anggota DPRD Kabupaten Malang yang diadukan menyebar foto bugil dan melakukan perzinaan  bakal ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Hal itu menyusul langkah yang diambil DPC PKB (Dewan Pimpinan Cabang  Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Malang. DPC PKB  tengah membentuk tim investigasi guna mencari kejelasan kasus yang ramai diperbincangkan tersebut.

”Kemarin kami sudah sepakat untuk membentuk tim tujuh guna melakukan investigasi dan tabayyun terhadap kasus yang ramai diberitakan di media masa. Targetnya dalam lima hari setelah tim tersebut terbentuk, harus sudah mendapatkan kejelasan akan kasusnya agar bisa segera kamk tindak lanjuti,” kata Sekretaris DPC PKB Kabupaten Malang Muslimin.

Seperti yang sudah diberitakan, salah satu kader partai PKB yang diketahui berinisial KC diadukan oleh istri sirinya, SW, atas dugaan kasus penyebaran foto bugil SW.  Bahkan dalam surat aduan yang dilayangkan ke Polres Malang dan Kantor DPC PKB Kabupaten Malang ini, KC juga dianggap telah melakukan tindak pidana perzinaan.

”Hingga hari ini, tim yang sudah terbentuk masih menggali data akan kebenaran kasusnya. Tim yang beranggotakan tujuh orang ini juga sudah mencoba untuk menemui keduanya (KC dan SW),” sambung Muslimin saat ditemui MalangTIMES.com.

Hasil investigasi dan proses tabayyun yang dilakukan oleh tim tujuh, lanjut Muslimin, nantinya bakal memunculkan sebuah rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut selanjutnya akan segera diputuskan melalui rapat pleno.

”Kalau ditanyakan sekarang, kami belum bisa memberikan kepastian apakah kader kami tersebut (KC) bakal dikenakan sanksi atau teguran,” jawab Muslimin saat ditanyakan terkait keputusan yang akan diberikan partai PKB terhadap salah satu politisi asal Kecamatan Turen tersebut.

Pihaknya berdalih keputusan partai terhadap kasus yang mendera KC tidak bisa serta merta langsung dinyatakan bersalah. Terdapat beberapa mekanisme, termasuk harus berdasarkan data dan fakta yang ada dari kedua belah pihak. ”Saat ini kan yang beredar beritanya hanya dari pihak si perempuan (SW). Makanya kami cari kejelasannya dulu baru mengambil keputusan,” imbuhnya.

Ketika ditanyakan jika dalam target waktu lima hari ternyata hasil investigasi pencari kebenaran belum juga bisa menyimpulkan permasalahan yang dialami KC, Muslimin mengaku jika nantinya bakal dilakukan evaluasi bersama. Tujuannya menggali apa penyebab yang membuat tim investigasi kesusahan mencari data.

”Ya diusahakan dalam lima hari sudah ada mediasi antar kedua belah pihak (KC dan SW). Jika memang tidak, maka akan kami dalami apa kendalanya kok dalam lima hari belum bisa dimediasi. Apa kasusnya terlalu berat, atau memang ada faktor lain kan nanti bisa dicari apa kendalanya,” ungkap Muslimin.

PKB menambahkan, sejauh ini kedua belah pihak baik KC maupun SW terbilang kooperatif. Bahkan saat KC dihubungi oleh pihak partai, yang bersangkutan selalu mencoba untuk memenuhi arahan dan mandat yang diberikan guna mengungkap kasusnya. ”Kooperatif kok, waktu dikontak (dihubungi) tim, mereka (KC dan SW) kooperatif semuanya. Insya Allah bisa bertemu secepatnya,” imbuhnya.

Jika dilihat dari berkas aduan yang dilayangkan SW terhadap suami sirinya tersebut, memang terkesan seolah menyudutkan KC dalam pelanggaran kode etik. Namun untuk memastikan hal itu, PKB masih belum berani menyimpulkan langkah yang bakal diberikan kepada salah satu kadernya tersebut.

”Kita lihat dulu bentuk pelanggarannya seperti apa, ditunggu dulu hasil investigasi tim tujuh seperti apa. Baru kita tarik kesimpulan apakah ada pelanggaran etik atau ada pelanggaran lainnya. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran etik, ya pasti akan kami tindak sesuai yang tertera dalam AD/ART-nya,” pungkas Muslimin.

 


End of content

No more pages to load