Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus gencar melakukan pemberantasan terhadap praktik-praktik korupsi. 

Salah satu sasarannya, berada di lingkup pemerintahan daerah yang mulai harus menerapkan semua sistem pelayanan dengan transaparan.

Khususnya di Kota Malang yang sempat menjadi perbincangan publik dalam kasus korupsi massal yang melibatkan pejabat pemerintahan itu. 

KPK dengan tegas mewanti-wanti Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk terhindar dari praktik-praktik tak beradab tersebut.

Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan menyatakan banyak hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan korupsi di lingkup pemerintah daerah, salah satunya dengan perbaikan birokrasi. 

Namun, ia mengakui jika hal itu juga tidak mudah karena perbaikan birokrasi juga menyangkut sistem dan harus terintegrasi.

"Tugas dari KPK selain melakukan penindakan, kita juga sering melakukan tangkap tangan. Seperti yg didengar selama ini dengan penyadapan di tingkat penyelidikan. Nah, ada strategi dari KPK yang disebut pencegahan penindakan terintegrasi, maka kita lakukan pencegahan," ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kota Malang belum lama ini.

Ia menyebut, untuk memerangi korupsi mutlak harus dilakukan dari pemikiran pribadi. Cegah niat korupsi, transparansi dalam anggaran. 

Maka dari itu, pihaknya meminta Pemkot Malang segera menerapkan e-planning dan e-budgetting bersama pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

"Semua yang dianggarkan harus sesuai dengan yang direncanakan. Kunci supaya korupsi hilang itu hanya satu, semua harus dilakukan secara transparan, makanya kita buat sistem online agar semua bisa membacanya," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan selama ini yang menjadi urusan KPK ketika melakukan penindakan terhadap kasus korupsi bisa terselesaikan cukup di lingkup penegak hukum daerah. 

Yang mana, hal itu harus melibatkan semua pihak untuk bersinergi memberantas korupsi.

"Kalau integritas baik, rasanya praktik korupsi itu tidak akan terjadi. Profesional berintegritas. Jangan sampai ada petugas yang bermain, jangan selalu menyesalnya belakangan," pungkasnya.